uu kepolisian no 2 tahun 2002. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI 1. uu kepolisian no 2 tahun 2002

VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, dan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri dan Perkap. V/MPR/2000. Indonesia, Pemerintah Pusat. Menerima laporan dan pengaduan. Dalam UU No. arief. AN. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu d dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 52 Tahun 2010. ,hlm 342. 3 No. Pasal 31 ayat (1) UU No. Instruksi Presiden No. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No. umum. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), Kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai. 2 Tahun 2002 tentang Polri perihal pembentukan Komisi Kepolisian Nasional (KKN) sesuai dengan yang digariskan dalam undang-undang tersebut. 2 Tahun 2002. 2 th 2002 ttg kepolisian. PENDIDIK. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2: “Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa Kepolisian NegaraDasar hukum tentang kepolisian khusus ini termaktub dalam UU No. 2 Tahun 2003 Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia MATERI POKOK PERATURAN. Latuharhary No. 2 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 2022 No. id – UU No. Undang-undang (UU) ini menyatukan pembentukan kementerian/lembaga/badan/organisation yang bisa bernama kepolisian, serta mengatur. kepri. 2 Tahun 2002 Pasal 1 poin 1, Hasil Wawancara Penulis Dengan Anggota Propam Polres Malang, pada tanggal 23 Agustus 2014. UU No. ABSTRAK PERATURAN. Deskripsi Pokok-Pokok Materi UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Tema sentral perubahan. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil,. Dan Bapak Suwitno Yutye Imran, SH,. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. 2 Tahun 2002, atau. Dimungkinkan UU Polri. go. Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR, Achmad Baidowi berpandangan sudah saatnya regulasi yang mengatur kepolisian dilakukan perubahan. UU No. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 disebutkan bahwa penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, sedangkan penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi. NO. Maraden Panggabean, Divisi Pembinaan dan Hukum Mabes Polri, mengatakan perbantuan TNI kepada Polri sebenarnya sudah diatur secara umum dalam UU Kepolisian, khususnya pasal 41 UU No. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahunAdapun berdasarkan Undang-undang (UU) No. Kompolnas adalah Lembaga Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa. 2 Tahun 2002. 2 Tahun 2002 tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dalam uraian berikut. MILITER/. C. Selain itu, Undang-Undang No. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2017. 2, BN. 2013. UU_No_2_Tahun_2002_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia. BAHASA. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan. UU No. A. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil,. Peraturan Pemerintah: Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional Republik Indonesia, Polri sebagai pihak yang berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, Menimbang : a. Batasan Diskresi Kepolisian Berdasarkan pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 1. Bahwa rumusan Pasal 15 ayat (1) huruf a. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; PP RI No. Abstrak/Ringkasan. kemudian sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 UU No. Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); MEMUTUSKAN: Memutuskan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN BIAYA PERJALANAN DINAS. 13, LN. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Pasal 1 Angka 9). 13 UU no. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana Dengan diundangkannya Undang- undang No. 2 Tahun. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Login. Silahkan download Peraturan Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2022 melalui link di bawah ini: Download PDF (237. UU No. 3 tahun 1999 Dengan diundangkannya Undang- undang No. Kontroversi pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Polri dalam UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akhirnya terbukti. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2002, Polri merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian adalah “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan. 2 Tahun 2002, menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban. Lengkapi mengaku menyambut baik Perkap. Dasar Hukum POLRI dalam UU No. UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. . 2/2002, yaitu pada bab V (pasal 31s/d 35) mengatur secara khusus mengenai Pembinaan Profesi´ (Polri). “, penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi apada Pasal 14 UU. 2 Tahun 2002 polisi merupakan alat negara sebagai berikut :10 “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta. 2 Tahun 2002 tentang Polri. PERPRES Nomor 17 Tahun 2011. 2 tahun 20002 adalah sebagai berikut: a. NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. c. 2010. M. Kewenang Polri pun meliputi kewenangan dalam penegakkan hukum, dalam proses pidana, serta dalam urusan masyarakat umum yang juga diatur dalam peraturan perundang. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. TINJAUAN YURIDIS PASAL 18 UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN TERKAIT BATASAN DISKRESI KEPOLISIAN Oleh: Reza Fahmi Aprilianto NIM. 2 Tahun 2002 Tentang KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Mengingat : Pasal 5 ayat 1, Pasal 20, Pasal 30 UUD 1945 TAP MPR No. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Pembagian Daerah Hukum Kepolisian--6. Mahasiswi Program Doktoral Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian masuk dalam Program Prolegnas. 4 BAB IV; 5 BAB V; 6 BAB VI; 7 BAB VII; 8 BAB VIII; 9 BAB IX; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan. Moral utama dalam UU kepolisian adalah Moral Pancasila, maka diperlukan pendekatan filosofis untuk memahami nilai-nilai tersebut. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. UU No. 2 Tahun 2002, yang menentukan: “(1) Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan. Mengenal Kewenangan, Fungsi dan Tugas Kompolnas Menurut Aturannya. PENYUSUN : KUSUMANTARA NIM : (Halaman 55-58) Garis besar. UU No. Lebih dijabarkan lagi (pasal 14 UU No 2 Tahun 2002) maka Polri bertugas, diantaranya:. 2 Tahun 2002: (1) Pengembang fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negar Republik Indonesia yang dibantu oleh: a. 8 Januari 2002Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (UU/2002/2) (2002) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia portal terkait: Undang-Undang Republik. pasal 33. . Pasal 13 UU No. Pada UU. Fungsi kepolisian Indonesia berdasarkan UU No. Masuk Daftar. Linus J McManaman, Social Engineering: Legal Philosophy of Roscoe Pound, (London: Abbey Student Press, 1956), hal. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1 (1) , yaitu wewenang diskresi kepolisian yang. Status kepolisian selalu mengalami perubahan tergantung pada political will pemerintahan, sistem ketatanegaraan yang dijalankan dan tuntutan masyarakat atas tegaknya supremasi hukum di Indonesia. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)”. 2/2002 tentang POLRI pada dasarnya dimulai pada masa masa pemerintahn Gus Dur dengan dilanjutkan oleh Pemerintahan Presiden Megawati. Judul. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri serta Surat Keputusan No. Pasal ini menguraikan Polri dapat meminta bantuan TNI dan untuk lebih lanjut diatur dalam. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. id. Peran Lembaga Hukum Siap Print Kurang Kover. UU No 2 Tahun 2002 Pasal 15 merupakan salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Presiden No. Proses pembentukan Undang Undang No. Sedangkan dalam UU Kepolisian No. VlI/MPR/2000, dan Pasal 5 ayat (1) UU No. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Download. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia DETAIL PERATURAN Abstrak. Menurut UU Negara Republik Indonesia yaitu UU No. Di sisi lain, kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi diatur dalam Pasal 6 huruf c UU No. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Kepolisian adalah lembaga yang memiliki kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan menurut Pasal 30 UUD 1945. UU No. Kepolisian khusus; b. Penjelasan terkait pengangkatan dan pemberhentian Kapolri juga dibahas dalam Undang-undang No. Undang Undang & Peraturan Kepolisian Replublik Indonesia Terlaris. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”), yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 UU Kepolisian: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. Sebagai aparat penegak hukum sebagaimana amanat dalam UU No. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial bagi Prajurit Tentara Nasional. Lebih dijabarkan lagi (pasal 14 UU No 2 Tahun 2002) maka Polri bertugas, diantaranya: melaksanakan pengaturan, penjagaan. Polri Lembaga kepolisian merupakan kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan menurut Pasal 30 UUD 1945. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI menjamin status dan kedudukan Polri dalam kemandirian dan. 2 tahun 2002, pasal 14 ayat (1) huruf c , dinyatakan sebagai berikut : “ Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Sudah jelas UU No. 2. 2 Tahun 2002. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil,. usia. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Edit. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. 14 Th 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor diwilayah wajib memiliki Surat Ijin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini. 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. Hak CiptaMengingat : 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2), pp. M. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut : a. Kemudian istilah Diskresi Kepolisian menurut Pasal 15 Ayat 2 huruf k dikenal dengan “kewenangan lain” , menurut Pasal 16 Ayat (1) huruf l dikenal dengan “tindakan lain menurut hukum yang. Ulasan Lengkap. 2, BN. 2 tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan. “Sikap netralitas Polri sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, ada juga di peraturan kapolri dan telegram arahan tentang netralitas saat pemilu, pileg dan pilkada,” kata Dedi.